atas1

Harmonisasi Atasi Masalah BPJS, Kok Bisa ?

Kamis, 18 Apr 2019 | 21:38:25 WIB, Dilihat 563 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Harmonisasi Atasi Masalah BPJS, Kok Bisa ? Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution (tengah)berfoto dengan para promotor usai ujian terbuka di FKKMK UGM, Kamis (18/4/2019). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Ribuan Murid MA Pandanaran Dilatih Hadapi Bencana


KORANBERNAS.ID -- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution mengungkapkan harmonisasi antarlembaga bisa mengatasi berbagai persoalan di bidang kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Hal ini penting agar terjadi sinkronisasi program yang dilakukan antarlembaga

“Bila ada harmonisasi kebijakan di dalam lembaga pemerintah maka tidak akan terjadi lagi inefisiensi pembiayaan jaminan kesehatan,” papar Chairul dalam ujian terbuka promosi doktor  Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, di kampus setempat, Kamis (18/4/2019). Bertindak selaku promotor Prof. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D., dan Kp-promotor Prof. Mohammad Juffria, Sp.A., Ph,D., dan Dr. dr. Andreasta Meliala.

Menurut promovendus dalam penelitiannya, sejak BPJS digulirkan lima tahun terakhir, pelaku kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan jaminan kesehatan yang tersentralisasi di tingkat pusat dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang kewenangannya justru mulai terdesentralisasi.

Salah satunya dikarenakan pola hubungan antar lembaga dalam implementasi program JKN di tingkat pusat adalah model hubungan tradisional. Hal itu membuat terjadi konflik tujuan antara pemerintah selaku prinsipal dan BPJS kesehatan selaku agen di tingkat pusat.

"Pola ini menyebabkan peran prinsipal cenderung lemah dan tidak memiliki kendali sepenuhnya terhadap agen. Sebaliknya dalam pola hubungan di tingkat daerah  peran agen cenderung lemah terhadap prinsipal (pemda-red). Kendali prinsipal yang lemah menuntut adanya kontrol hirarki prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat," tandasnya.


Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution menyampaikan paparannya dalam ujian terbuka promosi doktor di FKKMK UGM, Kamis (18/4/2019). (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Di sisi lain, pola hubungan antar lembaga dalam implementasi kebijakan JKN di tingkat daerah menerapklan model pola hubungan republik plato. Prinsipal dan agen memiliki kesamaan tujuan namun prinsipal dalam hal ini pemda cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dari agen.

Namun kenyataan yang terjadi daya tawar agen lemah di daerah sehingga perlu penguatan peran agen secara hirarkis di tingkat daerah. Kebijakan prinsipal dalam anggaran dan program sangat menentukan keberhasilan agen dalam mengimplementasikan program JKN di daerah.

Karenanya posisi prinsipal dan agen di tingkat pusat dan daerah sering menghambat keberhasilan program dan harus diperbaiki dengan melakukan penguatan penyampaian informasi prinsipal pusat atas JKN dan penguatan kendali hirarkis prinsipal pusat atas agen. Selain itu dibutuhkan  penguatan informasi dan daya tawar agen terhadap pemda sebagai prinsipal di daerah.

"Revisi UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesahetan juga bisa dilakukan untuk mengharmonisasi kebijakan JKN antar kementerian kesehatan dan kementerian sosial," imbuhnya.(yve)



Kamis, 18 Apr 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Nila Jalasutra 1417 View
Ribuan Murid MA Pandanaran Dilatih Hadapi Bencana
Kamis, 18 Apr 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Nila Jalasutra 588 View
Di Pasar Ini Pedagang Tidak Bisa Tentukan Harga Semaunya
Kamis, 18 Apr 2019, 21:38:25 WIB Oleh : Masal Gurusinga 3373 View
Sejumlah SD Negeri di Klaten Tinggal Kenangan

Tuliskan Komentar