atas1

Warga Binaan Lapas Siap Sukseskan Pemilu

Senin, 15 Apr 2019 | 20:02:17 WIB, Dilihat 457 Kali - Oleh W Asmani

SHARE


Warga Binaan Lapas Siap Sukseskan Pemilu Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, DIY, Krismono. (w asmani/koranbernas.id)

Baca Juga : Bawaslu Kewalahan, Caleg-caleg Masih Nampang


KORANBERNAS.ID -- Warga Binaan lembaga Pemasyarakat (Lapas) di DIY siap mensukseskan jalannya pesta demokrasi 17 April 2019.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Krismono, mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan termasuk pengamanan saat pelaksanaan pemilu.

"Kami melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian dan menambah personel keamanan di lembaga pemasyarakatan di wilayah Yogyakarta," terang Krismono.

Dia juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, agar warga binaan lapas yang punya hak pilih bisa menyalurkan aspirasinya.

"Kami  membantu warga binaan yang belum memiliki KTP elektronik," jelas dia.

Menurut Krismono kepada media Jumat (12/4/2019), Kemenkum HAM DIY sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil ( Disdukcapil).

Ini karena rata-rata warga binaan tidak memiliki KTP dan NIK.  Bagi warga binaan dari DIY yang belum memiliki NIK berusaha diberikan kemudahan.

Disdukcapil memberikan layanan perekaman data KTP elektronik di dalam lapas. Namun bagi warga binaan yang berasal dari luar DIY, layanan itu sulit diberikan.

Untuk mendapatkan NIK, selain dengan perekaman data, keluarga warga binaan menyerahkan kartu keluarga (KK).

"Warga binaan tersebut menyerahkan kartu keluarga yang di dalamnya tertera NIK," ujarnya.

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Novita, kepada media Minggu (14/4/2019) mengatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga binaan sejumlah 969 orang se-DIY.

Angka tersebut meliputi DPT calon presiden sejumlah 969, DPT DPR RI sejumlah 811, DPT DPRD Provinsi sejumlah 401, DPT DPRD Kabupaten/kota sejumlah 142 dan DPT DPD RI sejumlah 811.

Namun demikian ada beberapa warga binaan yang tidak bisa memberikan hak pilihnya. Mereka adalah warga negara asing (WNA), atau WNI tetapi berusia di bawah 17 tahun.

Contohnya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) kelas II B Yogyakarta, ada 6 WNA yang tidak punya hak suara.

Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Yogyakarta ada 3 WNA dan 12 anak usia di bawah 17 tahun.

Sedangkan di rumah tahanan (Rutan) Kelas II A Yogyakarta terdapat 3 WNA dan 1 polisi yang masih aktif, yang tidak memiliki hak suara. (sol)



Senin, 15 Apr 2019, 20:02:17 WIB Oleh : Arie Giyarto 468 View
Bawaslu Kewalahan, Caleg-caleg Masih Nampang
Minggu, 14 Apr 2019, 20:02:17 WIB Oleh : Redaktur 730 View
Anak Petani Lulusan Terbaik Diktama TNI AD
Minggu, 14 Apr 2019, 20:02:17 WIB Oleh : Masal Gurusinga 635 View
Menanti Kejujuran Pemilik Pangkalan Gas Melon

Tuliskan Komentar