atas1

Sejumlah 118 Kades Petahana di Kebumen Kalah

Jumat, 05 Jul 2019 | 20:20:27 WIB, Dilihat 1165 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Sejumlah 118 Kades Petahana di Kebumen Kalah Kemeriahan suasana pilkades Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun Kebumen 25 Juni silam. (nanang wh/koranbernas.id)

Baca Juga : 260 Data PPDB SMP di Sleman Hilang


KORANBERNAS.ID – Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak, Selasa (25/6/2019), diikuti 212 orang kepala desa (kades) petahana. Tercatat 94 orang kades petahana berhasil terpilih kembali. Selebihnya, 118 orang mengalami kekalahan.

“Terdapat sembilan desa dengan calon hanya suami-istri karena tidak ada warga lain yang mendaftar. Pencalonan semacam ini untuk memenuhi syarat calon kepala desa paling sedikit dua orang,” ungkap Frans Haedar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen, kepada wartawan, Jumat (5/7/2019).

Frans yang juga Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Kebumen ini menyampaikan wuwuran untuk meraih suara dan pungutan yang dilakukan panitia pilkades, dengan alasan biaya pilkades dari APBD Kabupaten Kebumen kurang, menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pilkades serentak putaran III November 2019.

Didampingi Staf Ahli Bupati Kebumen Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Amin Rahmannurasyid serta Kepala  Bagian Humas Pemkab Kebumen Budi  Suwanto, Frans Haedar mengakui kampanye anti-wuwuran belum bisa menghilangkan praktik semacam itu pada Pilkades serentak lalu.

Soal biaya penyelenggaraan pilkades, Frans Haedar wanti-wanti agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran secara benar.

Ini untuk menghindari pungutan kepada calon kepala desa yang dilakukan panitia pilkades tingkat desa. “Pemkab Kebumen melarang setiap pungutan dengan dalih anggaran yang bersumber dar APBD Kebumen kurang,” tandasnya.

Bantuan biaya penyelenggaraan pilkades tingkat desa di  Kebumen bervariasi. Besarnya tergantung jumlah  pemilih.

Desa dengan jumlah pemilih sampai 1.000 orang menerima bantuan sebesar Rp 15 juta. Pemilih lebih dari 1.000 orang sampai 3.000 orang Rp 20 juta. Terbanyak, desa dengan jumlah pemilih lebih dari 3.000 orang memperoleh bantuan Rp 22 juta.

Amin menambahkan, wuwuran tidak lepas dari praktik politik uang yang dilakukan sebagian caleg pada Pemilu serentak 17 April 2019.

Praktik politik uang untuk meraih suara  ditiru sebagian  calon kepala desa. Pemilih yang pernah menerima uang juga berharap mendapat uang dari calon kepala desa.

Belum adanya pihak-pihak yang melakukan wuwuran dihukum penjara, juga menjadi hambatan untuk memberantas wuwuran.

Dia sependapat perlu sock therapy bagi siapa pun yang terbukti wuwuran dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (sol)



Jumat, 05 Jul 2019, 20:20:27 WIB Oleh : Nila Jalasutra 348 View
260 Data PPDB SMP di Sleman Hilang
Jumat, 05 Jul 2019, 20:20:27 WIB Oleh : Nila Jalasutra 315 View
Ingin Pikiran Jernih dan Tenang, Lakukan Ini
Jumat, 05 Jul 2019, 20:20:27 WIB Oleh : Sholihul Hadi 309 View
GKR Hemas Sebut DPD RI 2019-2024 Lebih Menarik

Tuliskan Komentar