atas

Salib Nisan Dipotong, Sultan Bantah Jogja Intoleran

Kamis, 20 Des 2018 | 01:46:35 WIB, Dilihat 2744 Kali - Oleh Yvesta Putu Sastrosoendjojo

SHARE


Salib Nisan Dipotong, Sultan Bantah Jogja Intoleran Gubernur DIY, Sri Sultan HB X (yvesta putu sastrosoendjojo/koranbernas.id)

Baca Juga : Potensi Pemuda Harus Dirangsang


KORANBERNAS.ID -- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X membantah adanya sikap intoleransi dalam kasus pemotongan salib di Kuburan Umum Purbayan, Kotagede yang viral beberapa hari terakhir pasca peristiwa pemotongan nisan salib yang terjadi Senin (17/12/2018. Persoalan tersebut pun sudah ditangani Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Tidak seperti itu yang terjadi. Sudah disampaikan pak walikota. Tidak ada demonstrasi. Bukan masalah pemotongan. Itu masyarakat muslim yang ada disitu ada agama yang berbeda (katolik). Daripada (dikebumikan-red) ke mrican maka sepakat disitu, terus ada kesempatan. Itu aja, karena diviralkan, itu jadi ada masalah" ungkap Sultan di UGM, Rabu (19/12/2018).

Menurut Sultan, munculnya opini masyarakat Yogyakarta yang dinilai tidak lagi toleran dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama ini, itu konsekuensi karena diviralkan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah

Dalam kasus tersebut, beredar kabar tidak bolehnya ada simbol agama lain selain Islam di makam tersebut dikarenakan adanya kesepakatan warga setempat. Bahkan ada surat bermaterai ditandatangani istri almarhum Slamet, Maria Sutris Winarni.

Secara terpisah Tim Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Kevikepan DIY dalam rilisnya mengungkapkan, benar terjadi pemotongan salib makam. Status makam pada saat terjadi pemakaman sejauh pelacakan tim di lapanga adalah makam umum.

Peristiwa intoleransi yang dialami almarhum dan keluarga bukan peristiwa tunggal. Tim mencatat ada dua peristiwa kekerasan lain yang terjadi sebelum peristiwa ini terjadi. Peristiwa sebelumnya ini sudah sampai pada bentuk kekerasan fisik.

"Almarhum dan istri sangat baik dan diterima di masyarakat, almarhum adalah aktivis kampung (pelatih koor di kampung), istri adalah ketua organisasi perempuan di kampung. Ini membuat spontanitas dukungan warga kampung pada saat persiapan dan penyemayaman jenazah berjalan dengan baik," papar Ketua KKPKC Kevikepan DIY, Ag. Sumaryoto.

Menurut Sumaryoto, interaksi warga dengan keluarga sangat baik, tetapi ada sekelompok orang pendatang dengan dukungan luar yang memberi tekanan fisik dan psikis secara langsung maupun tidak langsung melalui sebagian warga. Surat pernyataan yang beredar awalnya diterima istri almarhum dalam bentuk print jadi, dibawa oleh 7 (tujuh) orang dari pihak kelurahan, polsek, koramil, dan pengurus kampung.
"Surat ditandatangani istri almarhum. Penjelasan yang diberikan kepada istri almarhum adalah untuk mengatasi isu yang berkembang luas di media sosial," tandasnya.

KKPKC Kevikepan DIY menilai adanya pelanggaran terhadap konstitusi UUD 1945 dan prinsip dasar hidup berbangsa Pancasila sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945. Seharusnya pemerintah melindungi dan membela Hak-hak Asasi Manusia dan hak-hak dasar warganegara Republik Indonesia.

Karena itu KKPKC meminta kepada aparat kepolisian untuk melindungi keluarga korban dari segala bentuk tekanan dan ancaman fisik maupun psikis. Sehingga tetap dapat hidup berdampingan dengan baik dengan warga yang lain.

"Aparat keamanan menyikapi secara serius adanya ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat dan memperjuangkan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Kevikepan DIY berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini sampai tuntas," imbuhnya.(yve)



Kamis, 20 Des 2018, 01:46:35 WIB Oleh : W Asmani 198 View
Potensi Pemuda Harus Dirangsang
Kamis, 20 Des 2018, 01:46:35 WIB Oleh : Nila Jalasutra 192 View
Sleman Dinilai Responsif Gender
Kamis, 20 Des 2018, 01:46:35 WIB Oleh : Nila Jalasutra 175 View
Kenaikan Sembako Masih Wajar

Tuliskan Komentar