atas1

Penundaan Pelantikan Tujuh Kades Ditolak

Rabu, 03 Jul 2019 | 20:20:47 WIB, Dilihat 601 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Penundaan Pelantikan Tujuh Kades Ditolak Aktivis AMAK unjuk rasa di kantor DPRD  Kebumen, Rabu (3/7/2019). (nanang wh/koranbernas.id)

Baca Juga : Nelayan Kebumen Meninggal di Tengah Laut


KORANBERNAS.ID -- Puluhan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Wuwur Kebumen (AMAK), Rabu (3/7/2019), audensi ke  Bupati Kebumen dan DPRD setempat.

Kedatangan mereka  untuk  menyampaikan tuntutan penundaan pelantikan tujuh kepala desa (kades) terpilih, karena ada dugaan pelanggaran Pilkades di tujuh desa itu, Selasa (25/6/2019).

Tuntutan mereka ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen (Pemkab) Kebumen. Bupati Kebumen KH  Yazid   Mahfudz  menegaskan tetap akan  melantik 346  kades terpilih sesuai jadwal berakhirnya  masa jabatan kepala desa sekarang.

Apabila di kemudian hari berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan kepala desa tidak memenuhi syarat, bupati akan memberhentikan kepala desa yang bersangkutan.

Sikap Pemkab Kebumen  itu dikemukakan KH Yazif Mahfudz didampingi Wakil Bupati Kebumen H Arif Sugiyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan  Perempuan Anak Frans Haedar, Staf  Ahli  Bupati  Kebumen Bidang Pemerintahan Hukum Politik Amin Rahmanurrasyid serta  Kepala Bagian Hukum  Pemkab Kebumen, Ira Puspita.

Di hadapan aktivis AMAK, Yazid menyatakan akan melantik  kepala desa terpilih.

“Keputusan ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Kepala  Desa. Jika tidak melantik hingga batas waktu yang telah diatur perda bupati melanggar perda,” kata dia.

Frans, Amin dan Ira mengatakan hal serupa. Di dalam perda itu tidak  diatur penundaan pelantikan kades karena ada dugaan pelanggaran pidana atau administrasi/mekanisme  pilkades.

Menurut Frans, jika di kemudian hari ada putusan pengadilan dan dinyatakan kepala desa itu tidak memenuhi syarat, pasti diberhentikan.

“Jangan di balik proses hukum dahulu baru pelantikan,“  sambung Ira Puspita.

Pelantikan  lebih dahulu merupakan keharusan, sedangkan proses hukum atau administrasi berproses di Satpol PP serta Dinas Permades Perlindungan Perempuan Anak Kebumen.

Prinsipnya, kata Arif Sugianto, pemkab  mendukung komitmen AMAK anti-wuwuran untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen ini diharapkan tidak hanya  untuk pilkades  serentak lalu tetapi berlanjut pilkades serentak November 2019 maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen  2020. (sol)



Rabu, 03 Jul 2019, 20:20:47 WIB Oleh : Nanang WH 387 View
Nelayan Kebumen Meninggal di Tengah Laut
Selasa, 02 Jul 2019, 20:20:47 WIB Oleh : Sari Wijaya 576 View
Tinju Ayam akan Digelar di Bantul, Ini Peraturannya
Selasa, 02 Jul 2019, 20:20:47 WIB Oleh : Nila Jalasutra 195 View
DPRD Sleman Perkuat Sinergitas dengan Media Massa

Tuliskan Komentar