atas

Partisipasi Kaum Milenial dalam Pemilu

Selasa, 16 Apr 2019 | 13:55:26 WIB, Dilihat 624 Kali - Oleh Manunggal K. Wardaya, SH, LLM

SHARE


Partisipasi Kaum Milenial dalam Pemilu Manunggal Kusuma Wardaya (Foto: Dok. Pribadi/Koran Bernas).

Baca Juga : Lucu, Bayi Orangutan Umur 35 Hari Saat Bersama Induknya


TOPIK seputar Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan anggota badan legislatif menjadi hal yang hangat dalam perbincangan di masyarakat maupun liputan media akhir-akhir ini.

Menjadi tema sentral diskursus publik itu antara lain kapasitas, rekam jejak, dan segala aspek dari para calon, baik secara pribadi maupun sebagai calon pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pembuatan Undang-Undang Diskursus publik seputar pemilu dalam negara demokrasi tentu merupakan hal yang lumrah.

Ia memungkinkan rakyat untuk tahu kesiapan penyelenggaraan pemilu, maupun rekam jejak para calon yang berkontestasi. Bagi warga, terlebih pemilih pemula, aneka diskusi tersebut bahkan teramat  penting untuk memantapkan pilihan dalam proses pengisian jabatan publik.

Di sisi lain,  pemilih pemula yang dikenal sebagai kaum milenial, teramat penting untuk tak diperhatikan oleh para kontestan. Hal ini mengingat jumlah mereka dalam Pemilu 2019 ini cukup signifikan, yakni tak kurang dari 40 juta orang.

Namun demikian, beberapa pengamat meyakini bahwa antusiasme kalangan muda untuk menggunakan hak pilih ternyata tidaklah tinggi. Aneka konflik dan semakin derasnya beredar berita bohong (hoax) yang menimbulkan kegaduhan politik, ditengarai menjadikan sebagian generasi muda menjadi apatis terhadap pemilu.

Tulisan ini membahas mengenai makna penting pemilihan umum bagi generasi muda dan strategi yang dapat dilakukan, agar kaum milenial dapat menggunakan hak pilih sebaik-baiknya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menjelaskan, bahwa generasi muda memang memiliki adaptasi politik yang berbeda dengan dengan generasi yang lebih tua. Suhu politik yang kian memanas dirasakan tak sesuai dan jauh dari keseharian mereka.

Keengganan bahkan ketidakpedulian yang kemudian mengarah kepada apatisme, tentu bukanlah hal yang menggembirakan. Setidaknya ada dua hal yang mendukung argumentasi ini. Pertama, apapun hasil pemilu nantinya akan berpengaruh terhadap kaum muda, terlepas dari bagaimanapun tingkat partisipasinya. Kaum muda oleh karenanya amat berkepentingan untuk menentukan kepada siapa jabatan-jabatan publik itu hendak dipercayakan.

Kedua, generasi mudalah yang kelak akan menerima tongkat estafet penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pemilu tak sekedar momen untuk menentukan nasib bangsa, namun pula ajang pendidikan politik sebagai bekal untuk turut merawat keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan dengan darah, keringat, dan air mata oleh para pejuang dan pendiri bangsa.

Dari sudut pandang ketatanegaraan, Pemilu adalah  konsekwensi logis dari pilihan bernegara yang berpaham demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berkuasa, bukan segelintir orang ataupun perorangan yang memegang kekuasaan atas dasar garis keturunan dan membuat aturan semau mereka sendiri, untuk menjamin kepatuhan. Rakyat mengatur dirinya sendiri, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Karena rakyat berdaulat itulah, maka rakyat pulalah yang menyelenggarakan kehidupan bernegara.  

Kehendak rakyat adalah kehendak negara, kehendak mana diarahkan untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita negara. Dalam konteks NKRI, kehendak rakyat itu hendak diarahkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara sebagaimana ternyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, adalah mustahil bagi rakyat yang sedemikian besar jumlahnya untuk menyelenggarakan urusan kenegaraan secara bersama-sama. Oleh karenanya, maka rakyat memercayakan kesemua pelaksanaan fungsi tersebut pada individu-individu yang dipandang mampu mewakili kepentingan rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Untuk menghasilkan individu-individu pengemban amanah konstitusi  inilah, rakyat melakukan pemilihan umum.

Dalam konteks pemilu eksekutif dan legislatif, sebenarnyalah rakyat memilih individu-individu di antara mereka sendiri yang nantinya akan terlibat dalam pembentukan maupun pelaksanaan UU.

Pemilu di mana warga negara menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih adalah suatu peristiwa politik rutin, namun amat memengaruhi kehidupan warga. Dalam konteks pemilu legislatif dan pemilu presiden misalnya, akan dihasilkan badan-badan negara yang memiliki fungsi legislasi, alias pembentukan UU.

 Sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk UU. Namun UUD 1945 pula menentukan bahwa sebuah UU juga dapat terbentuk atas inisiatif Presiden, baik melalui jalur biasa yakni hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), maupun melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang walaupun langsung mengikat, nantinya berpotensi menjadi UU jika disetujui oleh DPR.

Hukum perundangan yang dihasilkan oleh badan-badan di atas tak pelak akan memengaruhi kehidupan warga negara. Sebuah UU karena berlaku umum, akan mengikat dan menuntut kepatuhan warga negara tak terkecuali generasi muda.

Di sinilah partisipasi aktif kaum muda dalam menentukan pilihan figur-figur yang tak saja cakap, namun juga akan mengakomodasi kiprah dan kepentingan kaum muda menemukan signifikansinya.

Partisipasi dalam pemilu menjadi penting karena sebagaimana telah disinggung di muka, siapa pun yang terpilih akan memengaruhi perikehidupan kaum muda, sekalipun mereka memutuskan untuk tak menggunakan hak pilih atau memilih dengan tanpa bekal pengetahuan apapun terkait para calon

Oleh karenanya, adalah penting bagi kaum muda untuk benar-benar mengetahui siapa yang pantas untuk dipercaya mengemban amanat konstitusi menjalankan kekuasaan kenegaraan.  

Kaum milenial harus memiliki kesadaran, bahwa pemilu bukanlah sesuatu yang jauh yang tak bersinggungan langsung dengan kehidupan mereka. Alih-alih berpikir demikian, generasi muda mestilah menyadari bahwa pemilu adalah saat di mana mereka menentukan nasib sebagai warga negara. Kwalitas mereka yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif pula amat ditentukan oleh pilihan mereka. Pemilu memang seringkali tidak menyodorkan yang terbaik, akan tetapi setidaknya pemilih milenial dapat turut berperan untuk mencegah mereka yang tak kapabel dan kredibel untuk berkuasa.

Di tengah gempuran hoax dan suhu politik yang kian memanas pada era paska kebenaran ini, generasi milenial harus sudi menyisihkan waktunya untuk menelusuri rekam jejak para calon, sehingga pada gilirannya nantinya akan terpilih para penyelenggara negara yang terbaik dan pantas menduduki jabatan publik.

Pemilu bukanlah sesuatu yang tak bersinggungan dengan kepentingan kaum muda. Pemilu justeru merupakan  momen di mana kaum muda untuk berperan serta menghasilkan penyelenggara negara yang amanah terhadap cita konstitusi.

Sebagai golongan dengan jumlah suara yang signifikan, diharapkan apa yang menjadi pilihan kaum muda dapat membawa kepada kehidupan bernegara yang akomodatif tak saja terhadap kepentingan kaum muda saja namun juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. ***

Manunggal Kusuma Wardaya, SH LLM

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Juga  pendiri dan Anggota dewan penasihat serikat pengajar HAM Indonesia).



Selasa, 16 Apr 2019, 13:55:26 WIB Oleh : Sholihul Hadi 2701 View
Lucu, Bayi Orangutan Umur 35 Hari Saat Bersama Induknya
Selasa, 16 Apr 2019, 13:55:26 WIB Oleh : Sholihul Hadi 227 View
Pupuk Jenis Ini Mampu Seimbangkan PH Tanah
Selasa, 16 Apr 2019, 13:55:26 WIB Oleh : Sholihul Hadi 306 View
Perusahaan Besar Tertarik Kelola Sampah Piyungan

Tuliskan Komentar