Harmonisasi Atasi Masalah BPJS, Kok Bisa ?
Yvesta Putu Sastrosoendjojo

Harmonisasi Atasi Masalah BPJS, Kok Bisa ?

KORANBERNAS.ID -- Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution mengungkapkan harmonisasi antarlembaga bisa mengatasi berbagai persoalan di bidang kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). Hal ini penting agar terjadi sinkronisasi program yang dilakukan antarlembaga

“Bila ada harmonisasi kebijakan di dalam lembaga pemerintah maka tidak akan terjadi lagi inefisiensi pembiayaan jaminan kesehatan,” papar Chairul dalam ujian terbuka promosi doktor  Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, di kampus setempat, Kamis (18/4/2019). Bertindak selaku promotor Prof. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D., dan Kp-promotor Prof. Mohammad Juffria, Sp.A., Ph,D., dan Dr. dr. Andreasta Meliala.


Baca Lainnya :

Menurut promovendus dalam penelitiannya, sejak BPJS digulirkan lima tahun terakhir, pelaku kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan jaminan kesehatan yang tersentralisasi di tingkat pusat dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang kewenangannya justru mulai terdesentralisasi.

Salah satunya dikarenakan pola hubungan antar lembaga dalam implementasi program JKN di tingkat pusat adalah model hubungan tradisional. Hal itu membuat terjadi konflik tujuan antara pemerintah selaku prinsipal dan BPJS kesehatan selaku agen di tingkat pusat.


Baca Lainnya :

"Pola ini menyebabkan peran prinsipal cenderung lemah dan tidak memiliki kendali sepenuhnya terhadap agen. Sebaliknya dalam pola hubungan di tingkat daerah  peran agen cenderung lemah terhadap prinsipal (pemda-red). Kendali prinsipal yang lemah menuntut adanya kontrol hirarki prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat," tandasnya.


TAGS:

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini