atas1

Ditetapkan Tersangka, Pemborong Lakukan Pra Peradilan

Senin, 20 Mei 2019 | 23:08:07 WIB, Dilihat 453 Kali - Oleh Sari Wijaya

SHARE


Ditetapkan Tersangka, Pemborong Lakukan Pra Peradilan Sidang Pra Preadilan untuk mengetahui sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seorang pemborong oleh Polres Bantul di Pengadilan Negeri (PN) Bantul Senin (20/5/2019) siang. (Sari Wijaya/koranbernas.id)

Baca Juga : Pengendara Harley Buka Puasa Bareng Santri


KORANBERNAS.ID-- Seorang pemborong,   Sutoto Hermawan (45 tahun) warga Jalan Srandakan KM 01 Nomor 28 Karangasem, Desa Gilangharjo,Kecamatan Pandak Bantul  menggungat  satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Rudy Prabowo  SH SIK cq Polres Bantul  terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penggelapan. Sidang perdana pra peradilan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (20/5/2019) siang dengan hakim tunggal Laili Fitria Titin SH.
    
Pihak pemohon atau penggungat diwakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)  Pandawa dipimpin Direkturnya Thomas Nur Ana Edi Dharma SH. Sedangkan pihak Polres Bantul diwakili BidKum Polda DIY, Heru Nur Cahya SH.     Dalam sidang perdana  ini Thomas membacakan tuntutan terhadap Polres Bantul.
 
“Kami mewakili klien kami Sutoto seorang pemborong yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami ingin tahu apakah ini sah atau tidak proses  penetapanya,” kata Thomas.

Adapun kronologi kejadian adalah  pada  tanggal 29 Maret 2018 Sutoto dikontrak seseorang bernama Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih alias Rita  untuk membangun rumah lantai 2 dengan nilai pembangunan Rp 600 juta di Dusun Kaligondang, Gedongan RT 003, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro Bantul.
       
Hal itu  tertuang  dalam kontrak kerja  (akna notariil) di depan notaris  Tri Wahyuni, SH dan disepakati uang muka 50 persen alias Rp 300 juta.

“Dalam hal ini Rita tidak membayar sesuai klausul  tapi hanya membayar Rp  220 juta artinya ada  wanprestasi. Namun hal ini tidak apa-apa, karena  klien kami kemudian  tetap mengerjakan,” jelasnya.

Dan kemudian Sutoto membeli material serta mulai melakukan  pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama  29 Juli 2018. Namun seminggu kemudian Rita meminta batal serta meminta pengembalian uang yang telah diberikan.   

Dalam hal ini Sutoto tidak masalah dan semua harus dikembalikan ke kontrak kerja yang telah disepakati. Dimana ketika ada pembatalan disepakati ada pinalti 5 persen (dari kontrak Rp 600 juta) atau senilai Rp 30 juta.  Kemudian dikurangi pembelian material Rp 40 juta, sehingga total uangnya berkurang Rp 70 juta.

“Itu artinya jika mengacu kepada kontrak kerja tinggal mengembalikan Rp 150 juta. Namun Rita meminta Rp 330 juta   karena dia menghitung kompensasinya juga. Karena tidak ada titik temu, dalam klausul kontrak disepakati jika  ada kasus akan diselesaikan di PN Bantul. Maka tanggal 15 April 2019 kami melakukan gugatan perdata,” katanya.
    
Namun seminggu kemudian  muncul ada penetapan dari tersangka dari Polres Bantul dengan dugaan penggelapan dengan tersangka Sutoto. Padahal dalam hal ini ada beberapa hal yang mereka  soroti. Pertama  bahwa kasus ini perkara murni perdata yang timbul  dari akta keperdataan. Kedua Perkara ini sudah diperiksa di PN Bantul secara perdata nomor 33/PDTG/2019 tertanggal 15 April.
     
Ketiga nominal yang dituduhkan tidak sesuai fakta yang ada. Karena mereka punya bukti transfer Rp 220 juta kenapa kemudin muncul dugaan penggelapan Rp 330 juta.
       
“Kami kemudian mengacu sebagai  Dasar hukum adalah Perma nomor 1 tahun 1956,” paparnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Sementara Heru Nur Cahya SH mengatakan mereka akan mengikuti prosedur persidangan  terkait gugatan pra peradilan tersebut.

“Kita ikuti persidangan yang berjalan. Kita akan mengetahui ini pidana atau perdata. Kita lihat nanti. Untuk syarat-syarat formal sudah kita siapkan semua,” katanya. (yve)



Senin, 20 Mei 2019, 23:08:07 WIB Oleh : Muhammad Zukhronnee Ms 401 View
Pengendara Harley Buka Puasa Bareng Santri
Senin, 20 Mei 2019, 23:08:07 WIB Oleh : Masal Gurusinga 483 View
Jadi Kades Tidak Mudah, Harus Amanah
Senin, 20 Mei 2019, 23:08:07 WIB Oleh : Nila Jalasutra 646 View
THR ASN Tepat Waktu, Pegawai Harian Tak Pasti

Tuliskan Komentar