atas1

Ada Pelanggaran, Pilkades Tetap Sah

Kamis, 18 Jul 2019 | 16:59:38 WIB, Dilihat 1495 Kali - Oleh Nanang WH

SHARE


Ada Pelanggaran, Pilkades Tetap Sah Kerabat kades yang dilantik menunggu di luar pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen. (nanang wh/koranbernas.id)

Baca Juga : Sehari, Restoran Bisa Habiskan 15 Tabung Gas Subsidi


KORANBERNAS.ID -- Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz menegaskan, pemilihan kepala desa (pilkades) itu ibarat permainan sepak bola. Meskipun ada pelanggaran namun hasilnya dinyatakan tetap sah.

Mereka yang terbukti melanggar tetap diberi sanksi, berdasarkan  bukti kesalahannya. Kewajiban Bupati Kebumen adalah melantik kepala desa terpilih menjadi kepala desa secara resmi.

“Dalam permainan sepak bola ada sanksi kartu kuning atau  kartu merah. Di dalam pilkades, setiap pelanggar juga ada sanksinya,“ kata Yazid Mahfudz ketika melantik dan mengambil sumpah 115 kepala desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Kamis (18/7/2019).

Kades yang dilantik merupakan hasil Pilkades serentak gelombang II yang sudah dilaksanakan Selasa (25/6/2019).

Hadir pada pelantikan itu Kapolres Kebumen AKBP Robertho Pardede, Dandim 0709 Letkol Inf Zamril Philiang serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono.

Menurut bupati, kepala desa yang dilantik merupakan hasil Pilkades Serentak yang diyakini berlangsung bersih, jujur, bermartabat tanpa wuwuran.

Mereka diyakini bisa menjadi kepala desa yang amanah dan benar-benar antikorupsi.

Kepala desa agar mempersatukan kembali warganya yang mungkin sempat renggang tali silaturahminya karena pelaksanaan Pilkades.

Mereka harus melakukan komunikasi yang harmonis, sehingga masyarakat secara sadar dan aktif berkiprah membangun desa.

“Hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga desa, stakeholder, maupun elemen masyarakat perlu terus dipupuk untuk menciptakan situasi kondusif,” ucap Yazid.

Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memberi ucapan selamat kepada kades yang baru. (istimewa)

Dengan begitu, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik.

Dia menegaskan, bersama perangkat desa lainnya kades harus dapat mengelola APBDes secara akurat,  akuntabel, transparan serta tepat waktu. Jangan sampai ada kepala desa terjerat kasus hukum.

"Saya minta para kepala desa yang baru agar fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan penduduk yang masih tinggi," kata Yazid.

Pelantikan lanjutan 100 kades terpilih Pilkades serentak gelombang II dijadwalkan Selasa (23/7/2019). Selanjutnya  pada 2 Agustus 2019 dilantik 128 kepala desa terpilih.

Terakhir pada 16 September 2019 sebanyak 3 orang kepala desa terpilih akan dilantik.

“Pelantikan kepala desa terpilih  empat kali, sesuai dengan habisnya masa jabatan kepala desa di masing-masing desa,“ kata Frans Haedar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen.

Wartawan koranbernas.id yang melakukan wawancara dengan sejumlah perangkat desa secara acak di tempat  pelantikan, memperoleh informasi praktik memberi uang untuk memilih calon kepala desa (wuwuran) masih  terjadi.

Mereka berdalih, selain agar terpilih, wuwuran merupakan ganti rugi kepada pemilih yang meninggalkan pekerjaan. Wuwuran sebagai ganti upah kerja karena meninggalkan pekerjaan dengan upah harian. (sol)



Kamis, 18 Jul 2019, 16:59:38 WIB Oleh : Nila Jalasutra 381 View
Sehari, Restoran Bisa Habiskan 15 Tabung Gas Subsidi
Kamis, 18 Jul 2019, 16:59:38 WIB Oleh : Nila Jalasutra 375 View
Perhatikan Ini agar Negara Kuat
Kamis, 18 Jul 2019, 16:59:38 WIB Oleh : Nila Jalasutra 280 View
Enaknya Jadi Atlet Beprestasi

Tuliskan Komentar